uud no 34 tahun 2004. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan. uud no 34 tahun 2004

 
 Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahananuud no 34 tahun 2004  2009

UU No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah undang--undang yang mengatur tentang Jaminan Sosial, ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2004 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Megawati Soekarnoputri. Minggu, 4 October 2020 17:32:29 WIB Rabu,. lambatnya akhir tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan. Jalan - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI. com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan mengomentari wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menuai polemik. Penjelasan Pasal 34 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 34 (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen,12 Mei 2023, 10:32 WIB. -. Berlaku. Operasi militer untuk perang. Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia T. 6Pasal 7 Ayat (1), UU No. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup. Dasar hukum PP 34 tahun 2006 tentang Jalan adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);UNDANG-UNDANG NO. 117, TLN NO. DITINJAU DARI UU NO. Jalan - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Tugas baru TNI dalam melakukan operasi militer dan operasi militer selain perang bisa di katakan jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang yangBerikut tugas TNI Angkatan Laut sesuai yang tercantum di UU No. Prioritas . Share the Post . UU no. sebagaimana telah diubah dengan UU No. Badan / Pengarang: Indonesia. Jenis: Undang-Undang. b. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 31. Analisis UU No. RI. "Nanti kalau udah selesai baru. 2. 16 Tahun 2004; UU No. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327); 5. 34 Tahun 2004 tentang TNI. METADATA PERATURAN. 2 Tahun 2002 dengan jelas dan tegas mencabut hak memilih anggota TNI dan POLRI yang merupakan hak konstitusional TNI dan POLRI sebagai warga negara. Secara umum, Pasal 34 UUD 1945 mengatur tentang tanggung jawab pemerintah terkait masalah kesejahteraan. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. Dalam Pasal 53 UU No. dan keagamaan, pada era reformasi dengan keluarnya UU No. UNDANG-UNDANG NO. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. . Judul. Mengubah : UU No. Tercantum pada sublampiran A lampiran peraturan ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/Daerah. Tentara Nasional Indonesia, dalam Pasal 39 UU No. Kembali ke Deksripsi Regulasi. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2), tugas pokok TNI itu dilakukan dengan : a. Status: Belum diverifikasi. 326 UU No. Undang-undang (UU) NO. 34. 34, TLN NO. a. UU No. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang. Judul. 34 Tahun 2006 tentang Jalan--13. 2004/ No. 13 Balasan ke UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA. Ditetapkan 15 Oktober 2004 • Berlaku 15 Oktober 2004. Ketiga, terkait gelar operasi patroli PSBB, membantu PolriCATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 34 tahun 2004 disebutkan tugas pokok TNI itu pada prinsipnya ada tiga, yaitu: pertama, menegakkan kedaulatan negara: kedua, mempertahankan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Status: Hanya untuk pelanggan Tentara Nasional Indonesia Ditetapkan: 16 Oktober 2004 Berlaku: 16 Oktober 2004. kajian Pustaka Sebagai bahan kajian dalam studi ini, penulis membaca dan menelaah literatur dan hasil-hasil penelitian yang relevan denganRUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia - Pemerintah: Komisi I: 12 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Oleh Mahatma ChryshnaSesuai dengan Undang-Undang Nomor. Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. ” 6. 38 Tahun. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 5 Tahun 2018. 34: Tahun: 2004: Tentang: TENTARA NASIONAL INDONESIA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 16 Oktober 2004: Pejabat yang Menetapkan: MEGAWATI. -. Undang-undang (UU) No. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Indonesia (TNI), (2) UU No. 34 tahun 2004, tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI yang terdiri dari : 1. Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi Undang-undang; Mengingat : 1. Dalam UU no 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI bertugas mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Menimbang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. UNDANG. 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tap MPR No. Selain itu TNI juga memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta dan membantu tugas pemerintahan di daerah. Kedua, membantu tugas pemerintah di daerah. Seperti perluasan jabatan sipil yang bisa diampu perwira TNI aktif. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 28 Tahun 20096 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 32 Tahun 2004, UU No. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 34 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Bandung: Dasar Hukum. 2. maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 t. Tambahan Lembaran. Telah disusun peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi UU ini: 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. Undang-undang (UU) NO. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. 2004/ No. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46, UU 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Uji Materiil Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 34 Bentuk Undang-undang (UU). DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA . 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 34. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Undang-undang (UU) No. 05/2019 Tahun 2019 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Saat masih berbentuk draf di Departemen. 2/2002, UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Pasal 22D, Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Pemerintah (PP) No. Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. No. NOMOR 40 TAHUN 2004. Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara. 34 TAHUN 2004 PASAL 18: Selasa, 10 April 2007 00:00:00 - Oleh :. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. 2 Tahun 2002, UU No. Tipe Dokumen. Dalam upaya pembelaan Negara, peranan. UU No. Pemberhentian anggota Dewan Gubernur sebagaimana. 39 Tahun 1999, UU No. Diubah dengan : UU No. Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau. Undang-undang (UU) NO. Hubungi kami melalui Facebook fb. 13 %. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Jabatan Notaris. 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang. ABSTRAK:. 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris. 34 TAHUN 2004. 2004/ No. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. 34 Tahun 2004 Pasal 9. Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); 5. Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri, mengatakan Pasal. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 3 Tahun 2002; UU No. Login Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI TESIS : OLEH NUNUNG GUNARYONO Nomor Mahasiswa : 07 912 308 BKU : Hukum Tata Negara Program Studi : Ilmu Hukum Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada hari Selasa, 3 Maret 2009 dan dinyatakan LULUS TIM PENGUJI : KETUA, ( DR. an Pasal 34 ayat (1) diubah Penjelas sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 34 (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang. 34 Tahun 2003, UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 . 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999. Produk keabsahan hukum terkait pertahanan pada saat ini masih mengacu pada UU No. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127. Undang-undang (UU) No. 2014. 79 Tahun 2005, PP No. transparan; 6. Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Republik Indonesia Tahun 1945. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. 21 November 2015 / Peraturan / Tags: Undang-undang. - 3 - Dengan Persetujuan Bersama. 34 Tahun 2004 tentang TNI BAB II (Pasal 2) huruf D. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah peraturan dasar yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan hutan di Indonesia. 17 Tahun 2011 tentang. Undang-undang (UU) NO. 2004/ No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Tap MPR No. Undang-undang (UU) No. Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU. com. 34 Tahun 2004… 7 . 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra ataupun gabungan di bawah pimpinan Panglima. pdf. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. 2008/NO. Timbul pertanyaan, apakah pengaturan tentangNOMOR 3 TAHUN 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN DICABUT SEBAGIAN OLEH:. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); ANOTASI 2018 3 6. 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dalam draft terakhir, April 2023 yang tertuang dalam slide pembahasan RUU TNI terdapat sejumlah usulan perubahan pasal yang akan membahayakan kehidupan demokrasi, negara hukum dan pemajuan. UU No. Subjek. 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. berpengaruh secara lan gsung terhadap ne gara karena TNI merupakan in stitusi pertahanan . SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun. customer@hukumonline. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat. Peraturan: 2: Jenis/Bentuk Peraturan: Undang-Undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Revisi UU tersebut diusulkan oleh Markas Besar (Mabes) TNI. 5. Penataan baru sebatas pada kekuatan utama UU No. RI. Keuangan (UU P2SK) telah diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023. Hingga kini, rencana perubahan aturan itu masih dibahas di internal Mabes TNI dan belum disampaikan ke Kementerian Pertahanan. 34 Tahun 2014 Tentang Tentara Nasional Indonesia. 34 Tahun 2004 tentang TNI. cermat; c. ayat (3), Pasal 29 Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; 2. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia.